Kebijakan Publik: Definisi, Tujuan, Bagian, Analisis, Manfaat, dan Teori

Kebijakan Publik Adalah

Kebijakan Publik atau dalam bahasa inggris (public policy) berasal dari 2 kata yaitu kebijakan (policy) dan Publik (public). Mari kita bahas satu persatu. Berbagai pakar mendefinisikan apa itu policy. Menurut Carl J Federick, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok di suatu lingkungan tertentu  atau pemerintah dimana terdapat hambatan atau kesulitan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan dalam mencapai tujuan  tertentu.

Ricard Rose mendefiniksan kebijakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang saling berhubungan serta mempunyai berbagai konsekuensi dan bukan yang berdiri sendiri.

James E. Anderson mendefinisikan kata policy sebagai suatu serangkaian tindakan yang punya goal/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok orang dengan tujuan memecahkan suatu masalah.

Sementara itu, kata publik (public) dapat diartikan sebagai hal-ikhwal yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak atau masyarakat luas.

Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Setelah kita tahu makna masing-masing kata kebijakan dan publik, maka arti kebijakan publik (public policy) menurut beberapa ahli sebagai berikut:

1.Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan,

Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, kebijakan publik adalah suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan, nilai, dan praktik-praiktik tertentu.

2. Shafritz dan Russel

Menurut Shafritz dan Russel arti public policy adalah kebijakan yang berhubungan dengan segala keputusan yang diputuskan atau tidak diputuskan oleh pemerintah.

3. William N. Dunn,

William N.Dunn memberikan definisi atas kebijakan publik sebagai suatu rangkaian pilihan yang saling terhubung yang dibuat oleh lembaga atau pejabat suatu pemerintahan atas bidang yang menyangkut tugas pemerintahan seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, masyarakat, kriminilaitas, perkotaan dan sebagainya.

4. Menpan RB

Menurut Menpan RB dalam Peraturan Menpar RB Nomor  Per/4/M.PAN/4/2007, kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.

Tujuan Kebijakan Publik

Berdasarkan pengertian kebijakan publik di atas, beberapa ahli mendefiniskan tujuan adanya kebijakan publik, diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan kebijakan publik adalah menggunakan agen publik untuk mengidentifikasi, merespon, dan menerapkan proses politik. Pada dasarnya, kebijakan publik adalah sarana yang digunakan pemerintah untuk menjaga ketertiban atau memenuhi kebutuhan warganya melalui sistem hukumnya.
2. Tujuan kebijakan publik adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa publik yang akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tipe-tipe Kebijakan Publik

Para ahli bidang public policy, merumuskan tipe-tipe kebijakan publik diantaranya sebagai berikut:

1. William N. Dunn

Nilai  (value), kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, namun dapat diidentifikasikan dan dicapai melalui tindakan publik. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului adanya problem maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.

b. Policy alternatives (Alternatif kebijakan)

Policy alternatives merupakan arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat memberikan kontribusi kepada pencapaian atas nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi tentang kondisi yang dapat menimbulkan masalah juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

c. Policy actions (Tindakan kebijakan)

Merupakan  suatu  gerakan  atau  serangkaian  gerakan  sesuai  dengan alternatif  kebijakan  yang  dipilih,  yang  dilakukan  untuk  mencapai tujuan bernilai.

d. Policy outcomes (Hasil kebijakan)

Hasil kebijakan  merupakan  akibat-akibat   yang   terjadi   dari   serangkaian   tindakan kebijakan  yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.

e. Use outcomes (hasil guna kebijakan)

Use outcomes  merupakan     tingkat    seberapa    jauh hasil    kebijakan    memberiakn sumbangan  pada  pencapaian  nilai.  Pada  kenyataanya  jarang  ada problem    yang    dapat    dipecahkan    secara    tuntas,    umumnya pemecahan  terhadap  suatu  problem  dapat  menumbuhkan  problem sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan kembali.

2. Ahli yang lain

Ahli kebijakan publik lain merumuskan tipe kebijakan publik sebagai berikut:

a. Distributif Policy atau Kebijakan distributif

Distributif Policy  adalah kebijakan pemerintah untuk mendorong masyarakat dan sektor swasta dapat bergerak yang kalau tanpa adanya keikutsertaan pemerintah maka hal tersebut tidak akan terjadi. Contoh kebijakan ini adalah pemberian subsidi atau insentif ke masyarakat.

b. Redistributive policy atau Kebijakan redistributif

Redistributive policy merupakan kebijakan atau program pemerintah yang mengembalikan ke masyarakat dari apa yang telah dipungut oleh pemerintah dari masyarakat. Contoh nyata dari ini adalah pembangunan berbagai fasilitas umum oleh pemerintah ( rumah sakit, sekolah, jalan dan sebagainya) dari dana yang berasal dari pajak.

c. Regulatory Policy atau Kebijakan Regulatif

Regulatory Policy merupakan kebijakan dari pemerintah untuk membatasi kegiatan sekelompok individu dan lembaga atau sebaliknya, atau juga memaksa jenis perilaku tertentu. Contoh Regulatory Policy adalah adanya larangan mengadakan kegiatan saat pandemi Covid-19.

d. Allocative Policy atau Kebijakan alokatif

Allocative Policy  merupakan kebijakan atau program pemerintah terkait dengan sumber daya yang tersedia dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

3 Bagian Kebijakan Publik

Para ahli public policy membagi kebijakan publik menjadi 3 golongan:

Kebijakan publik makro adalah kebijakan yang bersifat umum yang menjadi dasar bagi kebijakan turunan berikutnya. Contoh kebijakan ini adalah UUD, UU, Peraturan Pemerintah.

2. Kebijakan Publik Meso

Maksud dari kebijakan meso ini adalah kebijakan publik yang bersifat bersifat menengah untuk memperjelas dalam pelaksanaannya. Contoh kebijakan meso adalah Peraturan Gubernur, Peraturan Menteri.

3. Kebijakan Publik Mikro

Kebijakan ini bersifat teknis pelaksanaan suatu aturan yang sudah bersifat operasional. Contohnya adalah Peraturan Dirjen suatu Kementerian, Peraturan Kepala Dinas

Analisis kebijakan Publik (public policy analysis)

Untuk memahami analisis kebijakan publik, kita harus paham makna dari analisis kebijakan itu sendiri. Menurut William N. Dunn, analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumen guna menghasilkan dan memindahkan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Analisis kebijakan juga diartikan sebagai suatu teknik yang digunakan dalam administrasi publik untuk memeriksa dan mengevaluasi kebijakan suatu organisasi publik dalam pencapaian tujuan (sumber)

Pengertian Analisis Kebijakan Publik

Dari pengertian analisis kebijakan di atas,  beberapa ahli mendefinisikan analisis kebijakan publik sebagai berikut:

1. Analisis kebijakan merupakan upaya sistematis, rasional, komprehensif dan disengaja untuk memberikan para pembuat kebijakan publik berupa saran yang jelas, netral, jujur, dan objektif yang didasarkan pada fakta-fakta yang sahih dan terbukti terkait dengan program terbaik dalam hal efektivitas, efisiensi, dan ekonomi. (sumber).
2. Analisis kebijakan publik juga didefinisikan sebagai upaya mencegah kegagalan dalam memecahkan suatu masalah melalui kebijakan publik yang dengan analisis tersebut akan menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan publik.

Manfaat Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik bermanfaat membantu pembuat kebijakan dengan memberikan informasi yang didapatkan melalui penelitian dan analisis, memberikan alternatif pemikiran dengan mengusulkan cara baru dengan menerjemahkan ide-ide ke dalam kebijakan-kebijakan yang mudah diwujudkan dan direalisasikan.

Teori Formulasi Kebijakan Publik

Teori Formulasi Kebijakan Publik menurut Thomas R. Dye

Teori Kelembagaan

Menurut teori ini, membuat kebijakan adalah tugas pemerintah sehingga apa saja dan dengan cara apa saja yang dibuat pemerintah dapat dikatakan sebagai kebijakan publik.

Teori Proses

Teori proses berasumsi bahwa politik merupakan aktivitas yang berproses. karenanya kebijakan publik merupakan proses politik yang menyertakan rangkaian, pengidentifikasian, penemuan masalah, penyusunan agenda formulasi, perumusan usulan, pemberian legitimasi, dan penerapan serta evaluasi kebijakan.

Teori Kelompok

Teori Kelompok memandang kebijakan perlu dikendikan agar mencapai titik keseimbangan. Teori ini menekankan interaksi antar individu dalam kelompok untuk menghasilkan keseimbangan terbaik.

Teori Elite

Teori ini berpedoman pada asumsi bahwa dalam masyarakat terdapat 2 kelompok yaitu kelomok elite yang memegang kekuasaan dan kelompok massa yang tidakp unya kekuasaan. Teori ini beranggapan bahwa akan selalu akan bias dalam setiap formulasi kebijakan karena kebijakan yang dibuat merupakan preferensi politik elit.

Teori Rasional

Teori ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik harus memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Teori ini paling sering digunakan dalam merumuskan kebijakan dan formulasi kebijakan harus didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan tingkat rasionalitasnya.

Teori Inkrementalis

Teori Inkrementalis  merupakan kebalikan dari teori rasional dan disebut juga teori pragmatis. Perumus kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang disyaratkan oleh pendekatan rasional karena tidak punya waktu cukup, pengetahuan maupun biaya. Teori ini berasumsi bahwa keputusan publik merupakan kelanjutan dari kebijakan masa lalu. Pendekatan ini digunakan ketika pengambilan kebijakan berhadapan dengan waktu, ketersediaan informasi dan kecukupan dana untuk mengevaluasi kebijakan secara menyeluruh. Dengan kondisi tersebut pilihannya melanjutkan kebijakan yang lalu dengan beberapa modifikasi seperlunya

Teori Permainan

Teori ini ada setelah pendekatan rasional ternyata tidak dapat menjawab pertanyaan yang muncul dan sulit diterangkan dengan fakta yang ada. Teori ini sifatnya abstrak dan deduktif. Konspep pokok teori ini adalah strategi tetapi bukan strategi yang optimum namun yang paling aman dari serangan lawan. Intinya adalah strategi defensif karena mengakomodasi kenyataan paling riil.

Teori Pilihan Publik

Teori Pilihan Publik memandang bahwa kebijakan adalah proses formulasi keputusan bersama dari individu-indivu yang berkepentingan. Dasarnya bahwa manusia adalah homo economicus yang punya kepentingan yang harus dipuaskan. Inti dari teori ini adalah setiap kebijakan publik yang dibuat merupakan pilihan publik yang dalam prosesnya melibatkan publik melalui kelompok kepentingan

Teori Sistem

Teori Sistem menganalogikan dengan sistem biologi di mana proses interaksi antar makluk hidup dan lingkungannya akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Dalam teori ini dikenal ada 3 komponen yaitu input, proses, output. Kelemahan teori ini adalah terpusatnya tindakan-tindakan dilakukan pemerintah dan akhirnya publik kehilangan sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah.

Teori Demokrasi

Teori Demokrasi mendasarkan pada keikutsertaan stakeholder utama dalam negara yaitu masyarakat. Publik punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pengambilan kebijakan. Teori ini sering dikaitkan dengan good governance dalam pembuatan suatu kebijakan yang kemudian berkembang menjadi democratic governance.

Itulah sedikit hal tentang pengertian kebijakan publik, tentu masih banyak hal lain yang belum ada dalam postingan ini. Semoga bermanfaat.